EXECUTIVE SUMMARY ORIENTASI LAPANGAN DIKLAT PIM IV

Executive Summary

Laporan Observasi Lapangan (LOL) Diklat Pim Tk IV Angakatan X Tahun 2013 

Kabupaten Ketapang

OPTIMALISASI PENATAAN TANAH DAERAH PADA BPKAD KOTA PONTIANAK

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Pim IV) adalah diklat yang wajib yang harus diikuti oleh Pejabat  Struktural   Eselon IV.   Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi  para Pejabat Struktural Eselon IV di Bidang Kepemimpinan dan Manajerial.

Pejabat struktural eselon IV mempuyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung  program Pembangunan sesuai dengan tupoksinya.      Oleh karena itu,  para pejabat struktural eselon IV dituntut untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sesuai  dengan issu-issu strategis yang berkembang.

Salah satu  kegiatan dalam kegiatan diklat Pim Tk IV adalah kegiatan observasi Lapangan (OL). Kegiatan OL bertujuan untuk menambah wawasan peserta diklat dalam memahami praktek-praktek manajerial dan kepemimpinan pada situasi nyata di lapangan.

Semangat Peserta Diklat

Sesuai dengan tema pelaksanaan diklat Pim TK IV  Angkatan X Tahun 2013 Kabupaten Ketapang yang mengusung tema “  Melalui Dikltpim Tk IV, kita tingkatkan Pengelolaan Asset dalam rangka tertib Administrasi guna menwujudkan Good Governance di Kabupaten Ketapang”, maka dalam kegiatan diklat ini dilakukan kegiatan observasi lapangan pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pontianak dengan topik yang dibahas adalah “  Optimalisasi Penataan Tanah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Pontianak.”

Dipilihnya lokus OL  pada BPKAD Kota Pontianak didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

= Pemkot Pontianak memperoleh  Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Penilaian BPK RI         tahun 2012 sehingga dalam hal Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) sudah sangat baik

  = Dari LAKIP Pemkot Pontianak tergambar adanya kecenderungan (trend) Positif  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan setiap tahunnya.

3  = Kota Pontianak telah mengembangkan  SIMBADA (Sistem Informasi Barang daerah) dan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Asset) yang merupakan implementasi  praktek (pratices) dalam tata pengelolaan pemerintahan yang baik (Good  Governance).

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka pesertM a Diklatpim Tk IV Angkatan X Kabupaten Ketapang  melaksanakan kegiatan OL pada BPKAD Kota Pontianak yang dilaksanakan selama  4 hari terhitung tanggal 13 – 16 Mei 2013.

Peserta Diklat PIM IV Angkatan X 2013 Kabupaten Ketapang

Dari hasil kegiatan observasi lapangan yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :

TOPIK BAHASAN PRIORITAS

Mengacu kepada tema yang diangkat, maka dalam kegiatan OL ini topik prioritas yang dipilh adalah “OPTIMALISASI PENATAAN TANAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPKAD) KOTA   PONTIANAK.  Selanjutnya untuk mengoptimalkan penataan tanah  Daerah pada BPKAD Kota Pontanak akan ditempuh/dibahas melalui 4 sub topik pembahasan yaitu :

1.         Optimalisasi SDM Aparatur  Dalam Penataan Tanah Daerah pada BPKAD Kota Pontianak

2.         Optimalisasi Pendataan Dalam Penataan Tanah Daerah pada BPKAD Kota Pontianak

3.         Optimalisasi Koordinasi Dalam Penataan Tanah Daerah pada BPKAD Kota Pontianak

4.         Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Penataan Tanah Daerah pada BPKAD Kota Pontianak

Peserta Diklat bersama Ir. Cristian Tobing WI dari Bandiklat Kalbar

Selanjutnnya, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam  Mengoptimalkan Penataan Tanah Daerah pada  BPKAD Kota Pontianak dijumpai beberapa persoalan sebagai berikut :

1.        Belum Optimalnya  SDM Aparatur yang ada

2.        Belum Optimalnya Pendataan dalam rangka penataan tanah daerah

3.        Belum Optimalnya Koordinasi dalam rangka Penataan tanah Daerah

4.        Belum Optimalnya Pennganngaran dalam rangka Penataan Tanah Daerah

Kondisi-kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh :

1.       Belum Optimalnya Jumlah  SDM Aparatur yang ada

2.       Belum semua tanah memiliki bukti kepemilikan yang sah

3.       Belum optimalnya bentuk  Koordinasi dalam rangka Penataan tanah Daerah

4.       Belum Optimalnya Penghitungan Anggaran dalam rangka Penataan Tanah Daerah

Untuk  mengatasi persoalan-persoalan tersebut, perlu ditetapkan sasaran  yang hendak dicapai  sebagai berikut :

1.        Terwujudnya  Jumlah  SDM Aparatur yang ada

2.        Terwujudnya optimalisasi registrasi tanah milik daerah

3.        Terbentuknya  bentuk  Koordinasi yang optimal dalam rangka Penataan tanah Daerah

4.        Terwujudnya  Penghitungan Anggaran yang optimal  dalam rangka Penataan Tanah Daerah

Bekerja sama dalam kelompok untuk presentasi yang lebih baik

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan pohon analisis, maka guna mengoptimakan Penataan Tanah Daerah pada BPKAD Kota Pontianak diperoleh beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat direkomendasikan yaitu sebagai berikut :

1.        Mengusulkan kepada BKD untuk menambah jumlah SDM pada BPKAD Kota Pontianak dengan cara melakukan mutasi atau pendistribusian pegawai yang ada atau Melakukan Outsourcing SDM.

2.        Mempercepat proses hokum penyelesaian sengketa tanah sehinggadapat dilakukan register atas tanah tersebut.

3.        Membentuk Tim Pengamanan Asset  Terpadu dalam rangka meningkatkan Koordinasi guna Penataan Tanah Daerah

4.        Melakukan Penghitungan Anggaran Berbasis Kinerja guna meningkatkan kinerja penganggaran Penataan Tanah Daerah.

 Pontianak, 15 Mei 2013

TIM PERUMUS

 

1.	PITRIYADI, S.HUT M.SI
2.	A. RUDI HARTONO, SE
3.	MARYANTO, SAP
4.	ADI MURYADI, ST
5.	FAINI RASYIDA, S.KM
6.	NIKODIMUS ERVAN, SE